Kegiatan Talkshow dan Seminar Business Matching Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 15-17 Maret 2023

Pelaksanaan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2023 menargetkan capaian realisasi pembelian produk dalam negeri oleh Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD, badan usaha tertentu senilai minimal Rp250 triliun. Pada hari pertama, telah tercatat transaksi pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp36,18 triliun.

Pada kategori kementerian, peringkat pertama penyerapan komitmen PDN untuk sementara dipegang oleh Kementerian Pertahanan dengan angka Rp7,36 triliun, dilanjutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Rp5,56 triliun), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Rp2,53 triliun).

Pada kategori pemerintah daerah, peringkat pertama penyerapan komitmen PDN dipegang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan angka Rp436 miliar, dilanjut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp346 miliar dan Rp258 miliar. “Penyerapan komitmen PDN dapat dipantau secara actual time melalui situs lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/860,” jelas Menperin.

Situs tersebut menujukkan jenis pengadaan terbesar yang masuk dalam perencanaan belanja PDN oleh kategori kementerian adalah pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp171,68 triliun, diikuti belanja barang sebesar Rp92,06 triliun, dan belanja jasa lainnya (Rp49,04 triliun). Sedang pada perencanaan belanja PDN dalam kategori pemerintah daerah, pengadaaan terbesar adalah pada pekerjaan konstruksi dengan nilai 177,37triliun. Kemudian belanja barang (Rp126,77 triliun), dan jasa lainnya (Rp63,55 triliun).

Seperti disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Business Matching, Belanja PDN merupakan langkah strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di tanah air. Menurut Presiden, kunci pengoptimalan penggunaan anggaran bagi pembelian produk lokal adalah kedisiplinan implementasi dalam merealisasikan anggaran. Sehingga dengan peningkatan pesat jumlah PDN yang ditampilkan di e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam waktu relatif singkat, setahun lebih sedikit, seluruh intansi pengguna anggaran negara dan daerah harus meningkatkan belanja produk lokalnya. (sumber : kemenperin.go.id)

Materi pemaparan Talkshow dan Seminar Business Matching dapat di unduh untuk mengetahui detailnya.
Berikut Link Pemaparan : Materi Talkshow dan Seminar Business Matching 2023